DPPPA KERJASAMA DENGAN BAPPEDA LITBANG KOTA BIMA MELAKSANAKAN RAKOR PERCEPATAN KLA

          Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Melaksanakan Rakor dalam rangka percepatan pencapaian terget Kota Layak Anak (KLA), kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang Kota Bima, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala DPP-PA Kota Bima H. Ahmad, SE. Dalam sambutannya H. Ahmad mengharapkan dukungan semua OPD yang namanya sudah tercantum dalam Gugus tugas yang sudah ditanda tangani oleh Walikota Bima. Pada kesempatan yang sama Sekretaris Bapedda Litbang Kota Bima mengharpkan agar para OPD memaksimalkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan indikator masing-masing OPD sebagaimana yang tercantum dalam koesioner yang sudah dibagikan, sehingga diharapkan pada tahun ini Kota Bima masuk dalam salah satu nominasi Kota Layak Anak 2020.

          Adapun OPD yang hadir pada rakor tersebut diantaranya  Dinas Perhubungan, Dikbud, Dukcapil, Dinsos, DPPKB, Kemenag, Dikes, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebenarnya masih banyak OPD yang terlibat dalam program Kota Layak Anak ini, tapi yang diundang hanya beberapa OPD besar yang diharapakan dapat menghasilkan nilai maksimal dalam penilaian Kota Layak Anak ini.

          Rakor ini sebagai persiapan awal laporan dan sekaligus evaluasi KLA Tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB lewat Dinas DP3AP2KB. Untuk mewujudkan KLA, para OPD harus solid membangun sinergitas dan melibatkan pihak multi sektoral, sehingga apa yang menjadi cita-cita bersamam dapat diaplikasikan oleh seluruh stake holder terkait.

          Sementaera itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) Erwin Rahadi, S.Kep sebagai pemateri pembahasan Teknis, mengharapkan Penguatan gugus tugas dalam rangka memaksimalkan potensi masing-masing gugus tugas  serta pemenuhan dan perlindungan Hak Anak. Kabid PHA juga menuturkan upaya untuk mendapatkan predikat KLA maka perlu meningkatkan inventarisasi dan pendokumentasian program dan kegiatan yang telah dialaksanakan di tiap perangkat Daerah, yang berkaitan dengan 5 Klaster dan 24 indikator penilaian Kota Layak Anak, karenana Program kerja yang menjadi penilaian  KLA sudah dilakukan seperti sekolah aman bencana yang diinisiasi oleh BPBD, sekolah ramah anak di Dikbud, Puskesmas Ramah Anak di Dikes, Akte kelahiran dan KIA  di Dukcapil dan lain-lain, mengakhiri materinya Pak Erwin mengharapkan Komitmen dari seluruh komponen masyarakat, Gugus Tugas, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Masa dan pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian Kota Layak Anak ini.