DPPPA GELAR MUSREMBANG PEREMPUAN KOTA BIMA TAHUN 2025 DORONG PERAN STRATEGIS PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI SEGALA SEKTOR

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kota Bima menggelar Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan tema “Peran Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bima Tahun 2025. Kegiatan yang diselenggarakan Rabu 16 April 2025 di Aula SMKN 3 Kota Bima tersebut dihadiri oleh Organisasi-organisasi Pemerhati Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Kepala BKPSDM Kota Bima, Kepala DKP Kota Bima, Dinas Pertanian diwakili Sekretaris Dinas Pertanian Kota Bima, para Babinzah dan Babinkamtibmas, Camat dan Lurah di Kota Bima.

Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan, SH, Membuka kegiatan tersebut secara resmi sekaligus memberikan  sambutan bahwa Musrenbang Perempuan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan gagasan perempuan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan aktif perempuan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Beliau menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran vital dalam membentuk arah pembangunan yang adil dan merata, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi keluarga.

"Melalui Musrenbang ini, kita ingin memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan terakomodasi dalam rencana pembangunan Kota Bima ke depan," ujar Wakil Wali Kota.

Beliau juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bima terus mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai lini pengambilan keputusan demi terciptanya pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dilain Pihak Kepala Bappeda Kota Bima Drs.Adisan dalam paparanya mengatakan, pihaknya menjelaskan ada sejumlah agenda penting yg tertuang dalam visi misi Walikota Bima dan Wakil walikota Bima saat ini sebagai upaya mewujudkan Kota Bima Maju bermartabat dan berkelanjutan dan kami pihak Bappeda menterjemahkan 5 point penting diantaranya:

- Mewujudkan kehidupan masyarakat berkeadilan sosial, religius dan berbudaya. Meningkatkan SDM yang maju dan berdaya saing, meningkatkan tatakelola birokrasi yang berkualitas dan profesional, dan ini semua harus menjadi PR bagi seluruh OPD dalam mewujudkan Visi misi Pimpinan daerah, juga sangat diharapkan pelibatan kaum perempuan dalam mendorong kesuksesan pembangunan daerah."Jelasnya.

Lebih jauh Adisan katakan; Tujuan dari Musrenbang Perempuan ini, untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah memperhatikan perspektif gender. Dalam konteks ini, gender mengacu pada perbedaan peran, tanggung jawab, dan aksesibilitas yang dialami oleh perempuan dan laki-laki. Adanya Musrenbang Perempuan diharapkan dapat memberikan ruang partisipatif kepada perempuan dan untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi Perempuan dalam proses perencanaan pembangunan.

Kepala DPPPA Kota Bima Syahruddin menyampaikan, acara ini merupakan kali ke-3 yang telah dilaksanakan oleh instansi setempat guna membahas berbagai informasi maupun program kerja kedepan, terutama peran strategis perempuan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik, sosial budaya dan pemerintahan.

"Seperti kita ketahui keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari keterlibatan dan pemberdayaan perempuan pada semua sektor, maka musrenbang perempuan ini menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan gagasan dalam merancang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

 Syahruddin mengungkapkan, saat ini terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi kaum perempuan, seperti kesetaraan gender, akses pendidikan  dan kesehatan, ekonomi, lingkungan, politik, sosial dan budaya dan pemerintahan, serta perlindungan terhadap kekerasan. Maka melalui pertemuan ini pihaknya mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membahas, mendiskusikan serta mencari solusi atas tantangan tersebut.

Selanjutnya Diwawancarai Ketua Panitia  dalam kegiatan tersebut Ibu Ririn Swandayani, ST. (Kabid. Kualitas Hidup Perempuan) mengungkapkan bahwa  "Musrenbang perempuan ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan Daerah untuk 5 tahun kedepan, dimana hasilnya akan dirangkum dan dibawa ke Musrenbang tingkat kota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026," bebernya.

Dengan demikian, Output dari Musrenbang Perempuan Kota Bima tahun 2025 adalah program-program pembangunan yang responsif gender, peningkatan partisipasi politik perempuan, dan pemberdayaan ekonomi serta sosial perempuan di Kota Bima.

Outcome (hasil dampak) Musrenbang Perempuan Kota Bima Tahun 2025 mencerminkan perubahan nyata atau pengaruh jangka menengah dari kegiatan tersebut terhadap pembangunan dan kehidupan perempuan di Kota Bima. Berdasarkan hasil kegiatan dan laporan terkait, berikut adalah beberapa outcome utama yang diharapkan atau mulai terlihat:

 1. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan

• Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam menyuarakan aspirasi di tingkat kelurahan hingga kota.
• Forum Musrenbang Perempuan memberikan ruang khusus untuk menyampaikan isu-isu yang spesifik pada kebutuhan perempuan dan anak.

2. Integrasi Perspektif Gender dalam RKPD 2025

• Usulan-usulan dari Musrenbang Perempuan diakomodasi dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025.
• Beberapa program dan kegiatan pembangunan mulai memasukkan indikator responsif gender, seperti peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, pelatihan kewirausahaan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi.

3. Meningkatnya Kesadaran dan Kapasitas Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

• Melalui tindak lanjut seperti Pendidikan Politik Perempuan, perempuan Kota Bima mulai aktif dalam kegiatan organisasi dan pemerintahan.
• Munculnya kader-kader perempuan yang mulai mengambil peran dalam organisasi kemasyarakatan, PKK, dan bahkan sebagai bakal calon legislatif.

4. Meningkatnya Kesadaran dan Kapasitas Perempuan dalam Politik dan Pembangunan

• Usulan pelatihan keterampilan kerja dan bantuan modal usaha mulai dijalankan melalui dinas terkait.
• Pemberdayaan ekonomi ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketimpangan ekonomi berbasis gender.